Pembangunan Ekonomi Maqoshid Asy Syari’ah

Ilustrasi: Istockphoto/ @Pangerandiksi.com

Progresivitas antara negara maju dengan negara miskin atau berkembang tentu berbeda, oleh sebab itu pembangunan ekonomi yang multidimensi ini tidak otomatis berafiliasi oleh kajian-kajian yang diimplementasikan oleh negara maju seperti misalnya kajian fiskal yang dipenuhi dalam buku teks standar dirancang sesuai dengan kebutuhan ekonominya. Hal mendasar perbedaan tersebut ditengarai oleh tidak hanya ketimpangan perbandingan Gross National Product (GNP) namun juga terlihat pada komposisinya.

Secara kasat mata, bagi negara berkembang dapat dilihat dari belum terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakatnya seperti, pendidikan dan kurangnya keahlian, pemerolehan bahan pokok terhadap harga dan pendapatan, dan kesehatan dan harapan hidup yang masih rendah. Pemerintah negara berkembang tidak cukup mengatur penyediaan barang dan jasa publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakatnya saja namun, pendistribusian juga harus merata secara geografis.

DAFTAR ARTIKEL LAINNYA:

Richard A. Musgrave (1983) mengemukakan, ada 3 fungsi utama kebijakan fiskal. Pertama, fungsi alokasi yaitu, mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk barang-barang kebutuhan perorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, semuanya diarahkan pada keseimbangan. Kedua, fungsi distribusi yaitu, menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, fungsi stabilisasi yaitu, penggunaan anggaran merupakan kebijaksanaan untuk mempertahankan kesempatan kerja yang senantiasa terbuka luas dan kelangsungan produksi, stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat yang rasional, dan menjamin selalu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mantap.

Baca juga, yuk! Baju Fatih Indonesia Bikin Cowok makin Keren dan Percaya Diri, Sudah Punya?

Secara umum, kebijakan fiskal memiliki tujuan menstabilkan ekonomi yang makin menunjukkan kemantapannya. Dalam hal ini fungsi negara untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dengan upaya menekan angka pengangguran serta dominasi pengaturan harga-harga umum. Negara juga dalam kebijakan ini secara spesifik turut meluaskan kesempatan kerja penuh (full employment) serta seimbangnya alokasi upah, harga-harga kebutuhan pokok dan saving.

Islam memandang kebijakan fiskal sebagai sarana mencapai maqoshid asy syari’ah. Imam Al Ghazali mendefinisikan maqoshid asy syari’ah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sesuai apa yang telah dipesan Rasulullah saw. bahwa, adanya Islam adalah untuk kesejahteraan dan mendorong kehidupan yang lebih baik, memberikan kemudahan dan mengurangi kesusahan, menjamin bebas dari korupsi (bukan kebebasan korupsi), bebas dari kelaparan dan rasa takut serta penderitaan mental.

Baca juga, yuk! Sepatu Aerostreet Produksi Lokal, Keren dan Berkualitas, Kok Bisa Murah Banget?

Metwally (1996) menyatakan, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Nurul Huda (2015) juga menyatakan tujuan kebijakan fiskal dalam Islam mungkin mirip dengan tujuan kebijakan fiskal di negara sekuler, terutama dalam efisiensi alokasi sumber daya, distribusi, dan sebagainya. Keduanya berbeda dalam hal norma-norma yang digunakan dan instrumen-instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Warga Ramaikan Masjid Agung Sergai, Lepas Calon Jemaah Haji/ Youtube Realitas Online/ @Pangerandiksi.com

Konsep kesejahteraan (termasuk kebijakan fiskal) yang diterapkan oleh ekonomi sekuler hanya berorientasi pada kebahagiaan dunia. Sedangkan konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam memberi nilai surplus jauh di atas konsep sekulerisme. Artinya, ada inovasi atau pendekatan baru yang ditawarkan Islam bahwa dalam konsep kesejahteraan tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan dunia namun juga mengarah pada kebahagiaan akhirat.

Baca juga, yuk! Atur Keuangan Jadi Lebih Baik di BSI Tabungan Rencana, Nggak Ribet plus Gratis Asuransi

Muhammad Yafiz (2016), ekonomi Islam tidak sekadar berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat, dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia, pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam. Sebab keimanan merupakan fondasi bagi seluruh prilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam dengan kafah maka, niscaya semua muamalah akan baik pula.

Baca juga, yuk! Ketika Bangsa Lain Ikhlaskan Bahasa Melayu Disebut sebagai Asal Mula Bahasa Indonesia

Tujuan utama pembangunan ekonomi syariah tentu membuat keseimbangan dan perbaikan yang intensif terhadap semua komposisi economic develompment yang telah dirancang dengan memperhatikan norma dan nilai-nilai Islam serta kondisi suatu negara apakah pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, dan pendidikan atau hal-hal selain kebutuhan dasar yang telah terpenuhi seperti di negara maju.

Tingginya pendapatan ekonomi hanya memberikan peningkatan kesejahteraan yang sedikit apabila income dan output yang diperoleh terbatas pada sebagian kecil penduduk. Apabila hal ini ditengarai oleh adanya ketimpangan dalam distribusi yang akan membuat ketidakseimbangan struktur kekuasaan sosial-politik dan ekonomi maka, bukan termasuk terma pembangunan ekonomi—pembangunan ekonomi dalam Islam menghendaki distribusi pendapatan (income) sebagai prinsip/nilai yang mendasar. (Pangeran Diksi)

*) Artikel ini telah saya tulis sebelumnya untuk Harian Medan Bisnis pada 19 September 2018.

Rekomendasi artikel buat kamu

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *